Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Seleksi Pimpinan OJK Harus Lewat Pansel: Integritas Harga Mati!
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proses pengisian kursi kosong di jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap akan melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel). Meski memakan waktu lebih lama, langkah ini dinilai krusial demi menjaga marwah dan kredibilitas pasar keuangan Indonesia.
Keputusan ini diambil menyusul kekosongan jabatan strategis yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kunci, yakni:
-
Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK)
-
Mirza Adityaswara (Wakil Ketua DK OJK)
-
Inarno Djajadi (ADK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon)
Taat Konstitusi di Atas Kecepatan
Menjawab isu mengenai urgensi pengisian jabatan, Purbaya menyatakan bahwa memaksakan proses kilat justru akan berisiko hukum. Ia mengakui bahwa target waktu dua minggu yang sempat beredar sangat tidak realistis.
“Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, justru mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti,” ujar Purbaya di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis (5/2/2026).
Intisari Berita (Key Highlights)
-
Mekanisme Ketat: Seleksi pimpinan OJK wajib melalui Pansel sesuai amanat undang-undang untuk menjamin transparansi.
-
Fokus Integritas: Menkeu menekankan bahwa kualitas regulasi dan kepercayaan pasar bergantung pada kredibilitas tokoh yang terpilih.
-
Durasi Seleksi: Proses dipastikan memakan waktu lebih dari dua minggu karena adanya tahapan tes kompetensi yang mendalam.
-
Isu Calon: Menkeu membantah adanya nama-nama “titipan” dan menegaskan kompetisi terbuka bagi figur yang kompeten di bidang finansial.
Topik Menarik: Mengapa Seleksi Ini Begitu Krusial?
1. Tantangan Bursa Karbon dan Derivatif
Siapa pun yang menggantikan Inarno Djajadi akan memegang kendali atas masa depan Bursa Karbon Indonesia. Ini bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi hijau global.
2. Menepis Isu Politisasi OJK
Beredarnya rumor nama politisi seperti Ketua Komisi XI Misbakhun dalam bursa pencalonan ditanggapi dingin oleh Menkeu. Purbaya menegaskan ingin melihat “para jagoan” bertempur secara sehat melalui tes kemampuan pasar modal dan finansial. Hal ini penting untuk memastikan OJK tetap independen dari kepentingan politik praktis.
3. Stabilitas Pasar Keuangan 2026
Di tengah dinamika ekonomi global tahun 2026, kepemimpinan OJK yang baru akan dihadapkan pada tantangan digitalisasi keuangan (Fintech) dan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Integritas pimpinan baru menjadi jaminan bagi investor asing untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia.









